Outline:
Guru di Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri Akibat Lokasi Penempatan Jauh
Sebanyak 160 guru yang bertugas di Sekolah Rakyat di berbagai daerah di Indonesia memilih mengundurkan diri. Mereka menyatakan alasan utama pengunduran diri tersebut adalah lokasi penempatan yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah, terutama setelah program unggulan Presiden Prabowo Subianto resmi diluncurkan pada 14 Juli 2025.
Pengunduran diri massal ini terjadi dalam waktu kurang dari sebulan setelah peluncuran program tersebut. Menurut Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan menurunkan guru cadangan dari kalangan calon pendidik yang sedang menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Para guru yang mengundurkan diri memilih keluar karena penempatan mereka yang jauh. Namun, kami telah menyiapkan pengganti dari para calon guru yang mengikuti pendidikan profesi,” ujar Gus Ipul di Jakarta.
Kritik dari Komisi VIII DPR
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Singgih Januratmoko, menilai bahwa penempatan lokasi mengajar tanpa melibatkan konsultasi dengan para guru merupakan tindakan yang tidak profesional. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak memperhatikan kepentingan baik guru maupun siswa.
Menurutnya, para guru seharusnya memiliki hak untuk mengetahui dan memahami terlebih dahulu lokasi tempat mereka akan mengajar. Singgih pun mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan guru di Sekolah Rakyat.
“Saya mendesak pemerintah segera menangani masalah ini dan mencari solusi untuk mencegah kejadian serupa,” katanya.
Ketersediaan Guru Dinilai Cukup
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa ketersediaan guru untuk Sekolah Rakyat masih cukup meski ratusan pengajar dilaporkan mengundurkan diri. Ia menilai bahwa stok guru yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sangat besar.
“Enggak ada masalah, karena stok guru (yang) ada di Dikdasmen itu sangat besar,” kata Menko Muhaimin saat ditemui di sela-sela kegiatannya di Gelora Bung Karno, Jakarta.
Ia menambahkan bahwa jumlah guru yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sangat besar, sehingga tidak ada kekhawatiran terkait kekurangan tenaga pengajar di Sekolah Rakyat.
“Yang sudah PPG itu stoknya sudah sangat besar, sehingga Insya Allah kita enggak pernah kekurangan guru untuk Sekolah Rakyat,” tambahnya.
Lebih dari 50.000 Guru Siap Menggantikan
Menurut data terbaru yang diterima oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, lebih dari 50.000 guru yang telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG) namun belum mendapatkan penempatan siap menggantikan posisi guru yang mundur.
“Sudah banyak yang siap untuk menggantikannya karena ada 50.000 lebih guru yang telah mengikuti proses PPG yang belum mendapatkan penempatan,” ujar Mensos di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Juli.
Dari total lebih dari 1.500 guru yang telah ditempatkan di Sekolah Rakyat, sebanyak 140 guru di antaranya memilih mengundurkan diri dengan alasan utama jarak lokasi tugas yang terlalu jauh dari domisili.
Meski demikian, Saifullah memastikan bahwa posisi guru yang mundur akan segera digantikan. “Yang mengundurkan diri tetap kami hormati, karena sebagian besar alasannya berkaitan dengan jarak tempat tinggal. Tapi penggantinya sudah disiapkan,” ujarnya.