Haji 2025
– Karir Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tengah mendapat perhatian akhir-akhir ini seiring dengan informasi bahwa ayahnya, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, ikut “menginformasikan” delapan permintaan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satu poin tersebut adalah anjuran untuk mengganti Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di dalam Majelis Permusyawaratan Republik (MPR).
Sebelumnya, Para purnawirawa prajurit TNI telah mengirimkan delapan tuntutannya secara formal ke Presiden Prabowo melalui proses penandatanganan. Diantara mereka adalah Jenderal TNI (purn.) Fachrul Razi, Jenderal TNI (purn.) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (purn.) Slamet Soebijanto serta Marsekal TNI (purn.) Hanafie Asnan.
Dokumen tersebut juga dikukuhkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai orang yang “memberi keterangan”。
Secara keseluruhan, dokumen itu telah ditandatangan oleh 103 perwira besar, 73 laksamana, 65 marsekal, serta 91 kolonel.
Dalam keriuhan politik yang terjadi, kedua putra Try Sutrisno juga menarik perhatian publik. Mereka adalah Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo serta Inspektur Jenderal Polri (Pensiun) Firman Shantyabudi.
Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo kini tetap berperan sebagai seorang perwira tinggi dalam angkatan militer melalui posisinya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Sebelum menjabat di sana, sang jendral bertarung tiga bintang tersebut sempat mengemban tanggung jawab sebagai Staf Ahli untukBidang Ekonomi Sekretaris Jenderal Badan Keamanan Nasional.
Irjen Pol (Purn) Firman Shantyabudi sudah memasuki masa pensiun dari kepolisian dengan posisi terakhir sebagai Ketua Korps LaluLintas POLRI serta Asisten Bidang Logistik Kepala POLRI.
Kedua orang tersebut juga adalah mertuanya dari Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.
Apakah hal tersebut mempengaruhi karir Kunto Arief yang kini masih terus berkarya?
Kunto Arief Wibowo dilahirkan pada tanggal 15 Maret 1971.
Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo adalah seorang alumni Akademi Militer (Akmil 1992) dan berasal dari kesatuan Infanteri (Raider).
Kunto Arief Wibowo telah mengisi berbagai pos penting saat menjalani kariernya di militer TNI AD.
Saat mencapai pangkat dua bintang, Kunto Arief Wiboyo pernah menjabat sebagai Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad dari tahun 2021 hingga 2022.
Setelah itu, Kunto Arief Wibowo diangkat ke posisi Pangdam III/Siliwangi yang baru pada tahun 2022-2023.
Tak berapa lama kemudian, Kunto Arief Wibowo diandalkan untuk mengambil alih jabatan sebagai Wadankodiklatad dalam rentang tahun 2023 sampai 2024.
Selama tetap memegang pangkat satu bintang atau Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI, orang tersebut juga pernah menempati beberapa jabatan lain.
Kunto Arief Wibowo sebelumnya menjabat sebagai Danrem 032/Wirabraja dari tahun 2018 hingga 2020, dan setelah itu ia menjadi Kasdam III/Siliwangi antara tahun 2020 sampai 2021.
Pertama dari Matra Darat
Pengangkatan Kunto Arief Wiboyo menjadi Pangkogabwilhan I secara resmi mengakhiri kebiasaan lama yang berlaku sampai saat itu.
Ternyata posisi Pangkogabwilhan I selama ini senantiasa dipegang oleh perwira berbintang tiga dari angkatan laut yaitu TNI Angkatan Darat.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto menjelaskan alasannya di balik keputusan penunjangan yang tidak lazim itu.
Hariyanto mengatakan bahwa rotasi antar satuan seperti dalam posisi Pangkogabwilhan I merupakan suatu kejadian lumrah di lingkungan TNI.
“Pemberian posisi dalam institusi TNI, seperti halnya pangkat di Pangkogabwilhan I, diputuskan melalui proses internal yang mengakomodir keperluan organisasi, latar belakang, dan keterampilan para perwira terkait,” jelas Hariyanto pada hari Rabu, 11 Desember 2024.
Di samping itu, penetapan Kunto sebagai tambahan kekuatan dalam susunan pimpinan turut menjadi usaha untuk mencapai kerjasama terbaik di kalangan Kogabwilhan I.
Dia juga menyebutkan bahwa posisi Pangkogabwilhan I saat ini dipegang oleh perwira senior TNI AD dan bertujuan pula untuk memperkuat pertahanan sesuai dengan tugas pokok Kogabwilhan I.
“Perpindahan antar dimensi merupakan suatu kejadian lumrah dalam TNI. Hal ini mencerminkan kelincahan serta profesionalitas TNI guna membantu pelaksanan tugas pertahanan negara,” jelasnya.
Alasan Mengapa Try Sutrisno Jadi Perhatian Utama Masyarakat
Sekarang ini, Penasehat Khusus Presiden untuk Urusan Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, telah menerangkan bagaimana respon dari Presiden Prabowo Subianto terhadap delapan permintaan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, di antaranya adalah perubahan posisi Wakil Presiden (Wapres), yaitu Gibran Rakabuming Raka ke dalam MPR.
Wiranto menegaskan bahwa dirinya sudah menerima persetujuan langsung dari Presiden Prabowo guna memberikan respons formal terhadap delapan poin tuntutan yang disodorkan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut.
“Saya tadi sore telah bertemu dengan Presiden dan kami membahas berbagai macam topik. Namun, ada satu informasi penting yang dapat saya bagikan pada Anda semua terkait surat proposal atau masukan dari Forum Purnawirawan TNI yang mencakup delapan poin,” jelas Wiranto saat memberi keterangan kepada pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Wiranto menyatakan bahwa Presiden Prabowo menghargai dan memahami saran yang dengan jujur diutarakan oleh mantan-mantan prajurit tersebut.
Dia menyinggung bahwa Presiden Prabowo bahkan memiliki ikatan emosional dengan para pensiunan prajurit karena latar belakang serta nilai-nilai perjuangan yang serupa.
“Nah disini jelas bahwa Presiden benar-benar menghargai dan memahami pemikiran tersebut. Sebab kita ketahui bersama beliau dan para Purnawirawan berasal dari satu universitas militer, berpartisipasi dalam satu peperangan, melakukan pengabdiannya untuk satu tujuan, serta memiliki pandangan etika yang sejalan dengan semboyan Sapta Marga sebagai prajurit. Itulah sebabnya ia dapat menyadari hal ini,” ungkap Wiranto.
Meskipun begitu, Wiranto menyampaikan bahwa Presiden tidak dapat langsung memberikan respons terhadap tawaran itu dikarenakan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.
“Namun tentu saja, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi TNI, Presiden tidak dapat langsung atau tanpa pertimbangan memberikan jawaban,” terangnya selanjutnya.
Wiranto juga menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak akan membuat keputusan hanya berdasarkan satu sumber informasi.
Dia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo akan selalu memperhatikan beragam faktor serta sudut pandang yang berbeda sebelum membuat keputusan.
“Jadi beliau harus menelaah terlebih dahulu isi dari pernyataan tersebut, serta rincian dari setiap usulannya. Setiap poin dipelajari secara detail, sebab ini bukan hal kecil melainkan masalah yang sungguh mendasar,” imbuh Wiranto.
“Maka ide-ide yang di luar area kerja Presiden, bukan ranjang kewenangan Presiden, tentunya Presiden tidak akan menanggapi atau membalas hal tersebut. Kemudian poin ketiga, kebijakan Presiden atau putusan Presiden atau perintah Presiden tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Presiden mendengarkan berbagai masukan namun tidak terbatas pada satu sumber, setelah itu Presiden membuat keputusan dan menyusun kebijakannya,” jelasnya.
Selanjutnya, Wiranto menyarankan kepada publik untuk tidak terseret ke dalam perdebatan yang berlarut-lama.
“Beliau (Presiden Prabowo) sempat memberi pesan kepada saya untuk menyampaikan pada publik agar tidak terlibat dalam perdebatan tentang hal ini, jangan ambil bagian dalam argumen pro dan kontra, sebab itu hanya akan menciptakan keributan-keributan yang bisa merusak persatuan kita serta harmonisasi antar sesama warga negara,” tutupnya.
Sosok Try Sutrisno
Saat ini Try Sutrisno berusia 89 tahun.
Jenderal berbintang empat dari TNI yang telah pensiun ini dilahirkan pada tanggal 15 November 1935.
Dia mencapai puncak karir militernya di tahun 1988.
Di saat tersebut, dia diappointasikan menjadi Panglima ABRI (Pangab) guna mengambil alih posisi dari L.B. Moerdani.
Di dalam ensiklopedia Wikipedia disebutkan bahwa sebagai Kepala Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Sutrisno menyita sebagian besar waktunya untuk membasmi pemberontak yang ada di berbagai wilayah tanah airnya.
Sasaran utamanya adalah kelompok separatis di Aceh, yang telah dikendalikan pada tahun 1992.
Di tahun 1990 terjadi Insiden Talangsari, dimana Try Sutrisno kembali melakukan tindakan serupa seperti yang dia lakukan pada tahun 1984 terhadap sekelompok demonstran Islam.
Di bulan November 1991, di provinsi Timor Timur, beberapa mahasiswa hadir dalam sebuah upacara pemakaman sahabat mereka yang tewas tertembak oleh tentara Indonesia. Mereka memanfaatkan momen tersebut untuk menyuarakan penolakan atas penguasaan Indonesia.
Selama upacara pemakaman, sejumlah mahasiswa menyusun banner yang mendukung otonomi dan kedaulatan mereka, dengan foto pimpinan pergerakan pro-kemerdekaan Xanana Gusmão. Saat rombongan itu sampai ke lokasi pemakaman, angkatan bersenjata Indonesia membuka api. Di antara peserta protes yang ada di area makam ini, 271 jiwa dinyatakan meninggal dunia, lebih dari 382 lainnya luka-luka, serta ratusan lagi hilang tanpa jejak.
Peristiwa tersebut, yang terkenal dengan nama Insiden Dili, mendapat kritik keras dari publik global. Try Sutrisно menyampaikan dua hari kemudian tentang insiden itu: “Tentara tak boleh diabaikan. Pada akhirnya kita harus membuka api pada mereka. Orang-orangan sejenis penghasut perlu dilumpuhkan, dan tentunya demikianlah caranya…”.
(Note: There seems to be an inconsistency with the surname ‘Sutrisno’ which appears as ‘Try Sutрисно’. I’ve maintained this inconsistency for accuracy.)
Coba Sutrisman lalu dipanggil untuk berkomentar di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna memaparkan dirinya.
Coba Sutrisno menjelaskan alasan putusan dan mengungkapkan bahwa para demonstran telah memicu pasukan militer, serta menyebut pernyataan tentang unjuk rasa yang damai hanyalah “sampah belaka”.
Lamanya masa jabatan Try Sutrisno sebagai Panglima ABRI berakhir di bulan Februari tahun 1993.
Saat Try mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Pangab dan satu bulan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersiap untuk menunjukPresiden dan Wakil Presiden yang baru, wakil-wakil ABRI dalam MPR mendaftarkan nama Try Sutrisno sebagai calon Wakil Presiden.
Dari sudut pandang hukum, anggota fraksi MPR diperbolehkan mengusulkan kandidat bagi posisi Wakil Presiden. Namun, konvensi tidak tertulis selama era Soeharto justru menganjurkan agar menantikan Presiden untuk mencalonkan pilihan terpilihnya sendiri.
Anggota dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia dengan segera mendukung usulan pencalonan Try, sedangkan Golkar mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada para anggotanya bahwa partainya tidak akan mendaftarkan Try sebagai calon wakil presiden.
Soeharto diberitakan kesal karena sudah dikejar oleh ABRI, namun dia enggan ada pertikaian yang terang-terangan.
Soeharto pada akhirnya mendukung Try sementara Golkar berupaya meredakan tensi dengan menyebut sudah memberikan kesempatan bagi kelompok lain serta ABRI untuk mengusulkan calon wakil presiden mereka sendiri.
ABRI telah mengambil balas dendam pada tahun 1988 ketika sidang umum MPR dipimpin oleh Soeharto yang menunjuk Sudharmono, orang tersebut bukanlah penggemar ABRI untuk menjadi wakil presiden.
Pada tahun 1993, Benny Moerdani yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, berkomitmen bahwa ABRI akan mendukung pemilihan Wakil Presiden untuk Suharto dalam Sidang Umum MPR 1993.
Menduga bahwa tanpa adanya sebelumnya, Soeharto akan menunjuk entweder BJ Habibie sebagai wakil presiden atau mengusulkan kembali Sudharmono.
Walau sudah menunjuk Try Sutrisno sebagai Wakil Presiden, Soeharto tetap merasa tak puas dengan posisi tersebut.
Soeharto hanya memperlihatkan sedikit informasi dan sama sekali tak berdiskusi dengannya seputar penyusunan tim cabinet.
Ketika Soeharto mengunjungi Mesir pada tahun 1995, Try dalam suatu artikel yang dimuat di suratkhabar nasional menegaskan bahwa dalam dunia usaha, putra-putri dari para petinggi tidak harus menggunakan nama ayah mereka. Pemerintahan tersebut merasa tersulang dan sejak saat itu, setiap liputan tentang Try Sutrisno di berbagai koran diblokir.
Penolakan lain terjadi diakhir tahun 1997 saat Soeharto perlu mengunjungi Jerman untuk mendapatkan layanan medis.
Alih-alih menunjuk Try Sutrisno untuk mengambil alih tanggung jawab sebagai presiden, Soeharto memberikan instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara, Moerdiono agar pergi ke tempat tinggalnya guna menerima mandat tersebut. Selain itu, Konferensi Tingkat Tinggi APEC juga diikuti oleh Menteri Urusan Luar Negeri, Ali Alatas.
Coba saja, Sutrisno merupakan sosok yang amat terkenal dan sebagian besar orang meyakini bahwa dia pada akhirnya bakal merangkap posisi Presiden Indonesia setelah Soeharto.
Karena ia berasal dari lingkungan militer, dia akan diterima di ABRI.
Di waktu yang sama, ia juga merupakan calon yang dipertimbangkan karena aspek-aspek Islam di Indonesia, dididik dalam lingkungan pendidikan Islam.
Tahun 1998, saat MPRS berikutnya diadakan ketika ASEAN tengah terpukul oleh Krisis Keuangan Asia, ada keinginan agar Try Sutrisno kembali menjabat sebagai Wakil Presiden untuk periode kedua.
Walaupun mendapat dukungan yang signifikan, Try Sutrisno tidak mengklaim posisinya sendiri dan keputusan untuk memilih Soeharto sebagai calon wakil presiden diberikan kepada Habibie.
Di bulan Mei 1998, ketika Soeharto tersandera dari kekuasaannya, Try Sutrisno, beriringan dengan Umar Wirahadikusumah dan Sudharmono, mendatangi rumah Soeharto guna meninjau beberapa pilihan alternatif.
Pada tahun 1998, Try dipilih sebagai Presiden Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri).
Dia sukses menggabungkan PEPABRI menjadi satu unit di bawah kepemimpinannya walaupun kondisi biasanya saat itu masing-masing cabang dari Angkatan Perang punya organisasi veteran tersendiri.
Sutrisno berhasil menuntaskan periode kepengamatannya dalam posisi tersebut pada tahun 2003.
Coba pula dia menjadi ketua senior partai untuk partainya Jenderal Edi Sudrajat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Di bulan Agustus 2005, Try Sutrisno bergabung dengan Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Wiranto, serta Akbar Tanjung untuk mendirikan suatu wadah bernama Gerakan Nusantara Bangkit Bersatu.
Diskusi ini mengecam kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono terkait perjanjian dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Ini disusul pada September 2005 oleh kritikan atas kebijakan SBY meningkatkan harga bahan bakar minyak.
Coba lihat perubahan sedikit sikap Sutrisno terhadap pemerintah setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bulan September 2005.
Kalla dikirim guna mengungkapkan penyebab dibalik keputusan yang diberlakukan terkait dengan GAM serta kenaikan tarif BBM.
Di penghujung rapat, Try menyampaikan bahwa dia bisa memahami stances pihak berwenang dan menyarankan agar publik memberi dukungan kepada pemerintahan terkait keputusannya.
(*/Haji 2025/Tribuntimur/Wikipedia)
Bagian dari artikel ini sudah pernah ditampilkan di
Tribunnews.com
Dengan Judul Bertemu dengan Wiranto, Presiden Prabowo Belum Menentukan Keputusan tentang Sikap Terhadap Tuntutan Para Jenderal
https://www.tribunnews.com/nasional/2025/04/25/bertemu-wiranto-presiden-prabowo-masih-pikir-pikir-tentukan-sikap-atas-tuntutan-jenderal-jenderal
.
Baca berita
TRIBUN MEDAN
lainnya di
Google News
Perhatikan pula berita atau detail tambahan yang ada di
Facebook
,
Instagram
dan
Twitter
dan
WA Channel
Berita viral lainnya di
Tribun Medan