Pendidikan
, PADANG – Kementerian Sosial Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan program 200
sekolah rakyat
Yang tersebar di area Indonesia dapat terwujud dengan lengkap sebelum tahun 2026 dan demi mewujudkannya, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf
Menjelaskan bahwa peluncuran program Sekolah Rakyat akan dimulai di tahun 2025, dengan kondisi tertentu yang mesti dipenuhi agar dapat direalisasikan. Oleh karena itu, pihak berwenang bekerja sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP) guna membantu mencapai kesuksesan dari proyek Sekolah Rakyat tersebut.
“Target kita adalah 200 sekolah rakyat yang akan direalisasikan secara bertahap dengan harapan mencapai 100% selesai pada tahun 2026. Kami mengharapkan bahwa UNP dapat memainkan peran penting dalam wujudkan sekolah-sekolah tersebut, terutama di daerah Sumatera Barat,” ujarnya saat berbicara di Padang, Selasa (29/4/2025).
Dalam mencapai tujuan 200 sekolah rakyat tersebut, direncanakan bahwa 100 sekolah akan dibangun oleh pemerintah dan sisanya yaitu 100 sekolah lainnya akan mendapat dukungan dari sektor swasta.
Dia mengatakan bahwa saat ini sedang mempersiapkan kerja sama dengan universitas seperti UNP, yang masih menantikan tahap penyelesaian persyaratan administratif. Sebelumnya, pihak tersebut sudah menjalin kemitraan dengan UIN Sumatera Utara serta Unesa di Surabaya.
Menteri yang biasa dipanggil Gus Ipul menyatakan bahwa soal memenuhi persyaratan atau tidak, bukan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial, melainkan Kementerian Pekerjaan Umum lah yang memiliki wewenang untuk menetapkan hal tersebut.
“Jika suatu hari UNP memenuhi persyaratan, kami berharap sekolah ini dapat hadir di area sekitar kampus ini,” katanya.
Perlu dicatat bahwa konsep Sekolah Rakyat adalah ide dari Presiden Prabowo yang bertujuan menanggapi masalah kemiskinan serta akses terhadap pendidikan. Tindakan ini diambil agar masyarakat dapat terbebas dari jeratan kemiskinan dan hambatan dalam mendapatkan pendidikan.
Berdasarkan statistik, 64% anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu cenderung akan terjebak dalam kemiskinan di generasi mendatang. Selanjutnya, tingkat keluar paksa dari pendidikan meningkat pada semua tahapan pembelajaran sepanjang tahun ajaran 2023/2024.
“Inilah yang memicu terbentuknya sekolah rakyat,” katanya.
Merespon masalah ini, Rektor UNP Krismadinata menegaskan bahwa pihak universitas dengan senang hati menyambut kerjasama antara Kemensos untuk menciptakan sekolah-sekolah bagi rakyat. Menurutnya, sebagai institusi pendidikan tertua, UNP telah berpengalaman dalam membentuk para calon guru, terlebih lagi di daerah Sumatera Barat.
Menurut dia, pengalamannya itu menjadi fondasi dalam mensupport terselenggaranya pendirian sekolah-sekolah bagi masyarakat umum, sebab UNP telah dilengkapi dengan sumber daya manusia guru yang cukup.
“Pada UNP, bukan hanya tentang sumber daya manusia dalam bidang pendidik saja, namun kita juga mempunyai fasilitas yang tersebar hampir di semua wilayah di Sumatera Barat, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat belajar bagi masyarakat apabila daerah tersebut belum memiliki bangunan atau tanah,” katanya.